PROYEKSI.ID, BANDAR LAMPUNG – Dalam rapat pembahasan anggaran Kamis (30/7) kemarin, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, Indra Feriza, melontarkan kritik keras ke Pemerintah Kota.
Ia menyentil pola penanganan banjir yang dinilai hanya menghabiskan anggaran untuk bantuan sesaat.
Menurut Indra, penggunaan Belanja Tidak Terduga atau BTT untuk bansos korban banjir hanya menyelesaikan dampak, sementara akar masalahnya belum disentuh.
“Jangan Cuma Bagi Sembako”
Indra menilai pemerintah harus mulai mengubah paradigma. Anggaran untuk beras, sembako, hingga santunan korban akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke proyek jangka panjang.
“Kalau misalnya ada korban meninggal lalu diberikan santunan Rp1 juta per orang, tentu itu bentuk kepedulian. Tapi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana roadmap ke depan supaya banjir itu tidak terus terjadi?” ujar Indra dalam rapat.
Ia menegaskan banjir di Bandar Lampung, khususnya kawasan Kalibaru, bukan lagi persoalan musiman yang bisa dianggap bencana alam semata.
Ada faktor manusia yang memperparah, mulai dari penyempitan sungai, sedimentasi, buruknya drainase hingga lemahnya pengendalian tata ruang.
“Jangan sampai kita setiap tahun hanya mendirikan posko bencana, membagikan sembako, lalu selesai. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi supaya banjirnya tidak datang lagi,” tegasnya.
Desak Roadmap 5-10 Tahun
Indra meminta Pemkot menyusun peta jalan penanganan banjir 5 hingga 10 tahun ke depan.
Ia mendorong percepatan pengerukan sungai, pembangunan drainase, embung, kolam retensi, hingga penataan kawasan di bantaran sungai.
“Pembangunan infrastruktur pengendali banjir jauh lebih efektif dibandingkan terus mengeluarkan dana bantuan setiap kali terjadi bencana,” katanya.
Tanggapan Pemkot
Menanggapi kritik itu, perwakilan Pemkot Bandar Lampung, Desti Mega Putri, menjelaskan dana BTT memang untuk kondisi darurat.
“Penanggulangan teknis terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan menggunakan dana BTT. Untuk rencana jangka panjangnya sudah kami siapkan, termasuk kontingensi dan sebagainya,” jelas Desti.
Asisten I Pemkot Bandar Lampung, Wilson Faisol, menambahkan penanganan banjir tidak hanya lewat bansos.
“Pemerintah juga menjalankan program pengerukan sungai, penanganan drainase, rehabilitasi serta rekonstruksi sarana prasarana. Jadi bukan hanya bantuan kepada korban,” kata Wilson.
Wilson menyebut Bandar Lampung dilintasi sekitar 33 aliran sungai sehingga penanganannya butuh koordinasi lintas sektor.
Kritik Banggar ini menjadi sinyal agar arah belanja daerah tidak hanya berorientasi pada dampak, tapi juga menyasar penyebab utama banjir. Jika tidak, anggaran BTT dikhawatirkan akan terus terkuras setiap musim hujan. (Red)
