PROYEKSI.ID, JAKARTA — 10 Mei 2026, Arsitektur subsidi energi nasional dinilai berada di titik krusial seiring meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.
Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian ESDM 2025, impor LPG kini mendominasi lebih dari 75 persen konsumsi nasional. Pada 2021, impor LPG tercatat mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi 8,36 juta ton. Angka tersebut meningkat menjadi 7,49 juta ton pada 2025 dari total konsumsi nasional sebesar 9,24 juta ton.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan tingginya impor LPG membuat devisa negara terkuras hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi,” ujar Bahlil usai pelantikan pejabat eselon II Kementerian ESDM di Jakarta pekan ini.
Selain tekanan terhadap devisa, beban subsidi LPG dalam APBN juga terus meningkat. Data Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, kemudian Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan diproyeksikan menyentuh Rp87 triliun pada 2025.
Menurut Bahlil, salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor ialah melalui pemanfaatan sumber daya domestik sebagai substitusi LPG.
“Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” katanya.
Pemerintah saat ini mempercepat proyek hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang digarap oleh MIND ID, PT Bukit Asam, Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga. Proyek tersebut telah masuk dalam agenda Percepatan Pengembangan Coal to DME yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai proyek DME membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat agar dapat berjalan efektif dan kompetitif.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Iwa Garniwa, mengatakan keberhasilan DME tidak hanya bergantung pada pembangunan pabrik, tetapi juga pada dukungan fiskal serta konsistensi kebijakan energi nasional.
Menurutnya, harga DME sangat dipengaruhi harga batu bara dan tingginya biaya investasi teknologi gasifikasi.
“DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,” ujar Iwa.
Ia juga mendorong reformasi subsidi energi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menuju subsidi berbasis individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tanpa reformasi tersebut, insentif masyarakat untuk beralih ke jaringan gas rumah tangga (jargas), kompor listrik, maupun DME dinilai masih lemah.
Iwa menilai pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan proyek yang lebih terukur, tidak hanya dari jumlah pembangunan pabrik DME, tetapi juga dampaknya terhadap penurunan impor LPG, efisiensi subsidi, serta pengurangan emisi karbon.
“Diversifikasi energi rumah tangga adalah isu multidimensi yang menyangkut fiskal, ketahanan energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan dan kemampuan mengelola transisi secara berkeadilan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta menyusun peta jalan diversifikasi energi rumah tangga berdasarkan karakteristik wilayah. Pemanfaatan jargas dinilai lebih cocok diterapkan di kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas, sementara kompor listrik dapat dikembangkan di daerah dengan surplus listrik. Adapun DME dinilai potensial untuk wilayah non-pipa seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Dengan skema diversifikasi tersebut, potensi substitusi LPG diperkirakan mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun atau setara 55–75 persen volume impor LPG saat ini.
Sementara itu, Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur DME nasional.
“Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tidak masalah. Tinggal membuat pabrik skala besar. Danantara bisa kolaborasi dengan Pertamina yang sudah punya jaringan distribusi yang matang dan terukur,” kata Hadi. (VriTimes)
