PROYEKSI.ID, BANDARLAMPUNG — Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A Puspanegara, mengecam keras sikap sejumlah pejabat publik yang dinilai tidak menghargai kerja jurnalistik.
Menurut Benny, tindakan meminta wartawan datang untuk melakukan konfirmasi resmi, namun kemudian menghilang tanpa penjelasan, merupakan bentuk buruknya etika pelayanan publik sekaligus cerminan mentalitas birokrasi yang anti transparansi.
“Ini bukan sekadar persoalan komunikasi. Ini soal mentalitas pelayanan publik. Jabatan itu bukan mahkota kekuasaan, melainkan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai masih ada pejabat yang berubah sikap setelah menduduki jabatan. Baru menikmati fasilitas kantor, ajudan, dan ruang ber-AC, sudah merasa paling penting dan sulit diakses publik.
Benny menegaskan bahwa wartawan bukan pengganggu kantor pemerintahan, melainkan representasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kalau wartawan dihargai, berarti masyarakat dihargai. Tapi kalau wartawan dipermainkan, publik akan menilai rakyat sedang diremehkan,” ujarnya.
Ia juga menyindir budaya pejabat yang mudah menghindar ketika dimintai klarifikasi, namun sangat aktif saat ada agenda pencitraan.
“Kalau ada acara seremonial, potong pita, atau foto-foto pencitraan, wartawan dicari siang malam. Tapi ketika dikonfirmasi soal persoalan publik, mendadak sedang rapat, ke luar, atau tidak ada di tempat,” katanya.
Menurut Benny, publik saat ini sudah cerdas dan mampu membedakan mana pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana yang hanya sibuk membangun citra.
Ia mengingatkan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin undang-undang. Karena itu, pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik maupun konfirmasi dari media.
“Jangan sampai muncul kesan, ketika dipuji paling depan, tapi saat dikritik mendadak menghilang seperti chat yang sudah dibaca tapi tidak dibalas,” sindirnya.
Benny menambahkan, budaya menghindar dari pertanyaan publik justru akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Semakin pejabat menghindar, semakin publik curiga ada sesuatu yang ditutupi atau ada yang takut dibuka,” ucapnya.
Ia berharap seluruh pejabat publik, khususnya di lingkungan pemerintahan, mulai membuka diri terhadap kritik dan menghargai kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian penting dalam demokrasi.
“Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Menghargai wartawan sejatinya adalah menghargai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. ( Ar/*/ Red)
