PROYEKSI.ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin rapat penyempurnaan final menjelang peluncuran Lampung In versi 2. Aplikasi layanan publik digital milik Pemprov Lampung ini dijadwalkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Rapat berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat 19/6/2026. Hadir Dinas Kominfotik, Inspektorat, dan Bappeda Provinsi Lampung.
Lampung In merupakan pusat pelaporan dan pengaduan masyarakat terpadu. Tujuannya memperkuat transformasi layanan publik berbasis digital agar lebih terintegrasi, responsif, dan mudah diakses.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wagub Jihan: Harus Ada Single Owner & SLA Terukur
Dalam arahannya, Wagub Jihan menegaskan Lampung In adalah program prioritas Pemprov Lampung untuk mendekatkan pemerintah ke masyarakat lewat kanal pengaduan digital terintegrasi.
“Sejak awal Pak Gubernur menginginkan lompatan dalam mendekatkan laporan masyarakat ke pemerintah melalui aplikasi unggulan Lampung In. Manfaatnya sudah mulai dirasakan, tetapi belum optimal sehingga perlu evaluasi menyeluruh,” ujar Jihan.
Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah belum ada unit yang menjadi penanggung jawab utama atau single owner pengelolaan aplikasi.
Karena itu Wagub meminta tata kelola Lampung In diperkuat. Pembentukan tim pengelola dengan kewenangan jelas, didukung SOP dan Service Level Agreement SLA. SLA mengatur batas waktu verifikasi, disposisi, hingga penyelesaian laporan.
“Harus ada owning yang jelas. Laporan masuk diverifikasi berapa jam, diteruskan ke OPD berapa jam, respons awal berapa hari. Semuanya harus terukur dan terdokumentasi,” tegasnya.
Lengkapkan Fitur AI & Chatbot untuk Respons Cepat
Selain tata kelola, Wagub Jihan soroti penguatan aspek operasional dan teknologi. Ia meminta seluruh laporan masyarakat mendapat respons jelas.
Untuk itu Pemprov akan memanfaatkan Artificial Intelligence AI. AI digunakan mengklasifikasikan laporan otomatis dan menghadirkan chatbot untuk tanggapan awal ke pelapor.
Dengan begitu masyarakat bisa tahu perkembangan laporan cepat, tanpa menunggu proses manual panjang.
Wagub juga minta Inspektorat perkuat koordinasi dan pengawasan tindak lanjut laporan. Termasuk evaluasi rutin bersama kabupaten/kota.
“Kalau perlu evaluasi mingguan seperti pengendalian inflasi. Kita lihat laporan yang belum terjawab, apa kendalanya, dan bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.
Kampanye Masif & Integrasi Layanan Baru
Wagub Jihan tekankan pentingnya kampanye publik masif. Tujuannya agar masyarakat makin banyak manfaatkan Lampung In sebagai saluran resmi aspirasi dan pengaduan.
“Percuma aplikasinya bagus kalau tidak digunakan masyarakat. Kita harus sosialisasi dan tunjukkan bahwa laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kominfotik Ganjar Jationo menjelaskan, Lampung In V2 disiapkan dengan pembaruan signifikan. Ada sistem AI yang identifikasi jenis laporan dan otomatis distribusikan ke instansi berwenang.
Versi terbaru juga dilengkapi sistem pemantauan berbasis SLA. Setiap keterlambatan tindak lanjut akan terdeteksi otomatis.
“Begitu laporan masuk, sistem langsung identifikasi kategori aduan dan teruskan ke OPD berwenang. Semua proses terekam sehingga progres penyelesaiannya bisa dipantau,” jelas Ganjar.
Selain pengaduan, Lampung In V2 juga integrasikan layanan lain. Seperti informasi harga pasar, data lowongan kerja, informasi cuaca, berita daerah, hingga layanan berbasis data pemerintah lainnya. (red)
