PROYEKSI.ID, LAMPUNG – Puluhan massa dari Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi demokrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis 25/6/2026.
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah. Isu utama yang disorot adalah penolakan program Makan Bergizi Gratis MBG.
Namun sayang nya, hingga aksi berakhir tidak ada perwakilan DPRD yang menemui massa.
Tolak MBG, Prioritaskan Pendidikan
Salah satu orator menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dibanding menjalankan program MBG.
“Anak kami, biar kami yang memberi makan, pemerintah cukup memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kami,” kata orator.
Massa juga mendesak Badan Gizi Nasional BGN membuka informasi transparan.
Desak Aparat Usut Dugaan Penyimpangan MBG
Aksi menuntut Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK mengusut tuntas dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG. Dugaan meliputi praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan program oleh kelompok tertentu.
Suarakan BPJS Rp105,4 Miliar dan Utang Rp1 Triliun
Selain MBG, massa menyoroti tunggakan Pemprov Lampung ke BPJS Kesehatan yang disebut mencapai Rp105,4 miliar hingga pertengahan 2026.
Mereka meminta pemerintah daerah segera melunasi agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Aksi juga mendesak audit dan evaluasi terbuka pinjaman daerah Rp1 triliun untuk infrastruktur. Massa meminta DPRD Lampung mengawasi program pemerintah agar anggaran berpihak pada kepentingan rakyat.
8 Tuntutan Aliansi Lampung Bersatu
Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung Bersatu menyampaikan 8 tuntutan:
1. Audit investigatif independen pelaksanaan Program MBG dan pengelolaan SPPG di Lampung.
2. BGN dan pihak terkait buka informasi transparan soal pengelolaan program, mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, dan sistem pengawasan.
3. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK usut tuntas dugaan penyimpangan MBG, termasuk monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan program kelompok tertentu.
4. Pemprov Lampung segera selesaikan tunggakan BPJS Kesehatan Rp105,4 miliar agar tidak ganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Audit dan evaluasi terbuka pinjaman daerah Rp1 triliun, termasuk kajian kebutuhan, manfaat, risiko fiskal, sumber pembayaran, dan dampak ke APBD serta pelayanan publik.
6. Pastikan kebijakan anggaran daerah berorientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat, khususnya kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sebelum menambah utang daerah.
7. Jamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka tanpa praktik monopoli, kartel, atau intervensi pihak tertentu.
8. Evaluasi menyeluruh efektivitas penggunaan anggaran publik pada program MBG, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur agar uang rakyat benar-benar bermanfaat. (Wb/Red)
