PROYEKSI.ID, ( BANDARLAMPUNG ) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., mengapresiasi komitmen Wali Kota Bandar Lampung yang menjamin seluruh anak yang belum diterima dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tetap dapat bersekolah di SMP Negeri.
Namun, Asroni menekankan agar mekanisme penempatannya dilakukan secara transparan, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Kami mengapresiasi komitmen Ibu Wali Kota yang menyatakan tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak lolos SPMB. Ini bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan warga. Tapi mekanisme penempatannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Asroni, Minggu (5/7/2026).
Desak Buka Data Kuota SMP Negeri
Asroni menyoroti keterbatasan daya tampung di sejumlah SMP Negeri favorit yang menyebabkan banyak calon peserta didik belum diterima di sekolah terdekat dari domisilinya.
Karena itu, Komisi IV meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung segera membuka data secara terbuka.
“Masyarakat harus tahu sekolah mana yang masih punya kuota dan bagaimana proses penentuan penempatannya. Transparansi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun dugaan perlakuan tidak adil,” tegasnya.
Perhatikan Jarak dan Ekonomi Keluarga
Lebih lanjut, Asroni mengingatkan jika sekolah negeri terdekat penuh, pemerintah harus mempertimbangkan faktor jarak tempuh, akses transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga dalam menentukan sekolah alternatif.
“Jangan sampai solusi yang diberikan justru menambah beban orang tua karena anak harus sekolah terlalu jauh. Prinsip pemerataan akses pendidikan harus jadi perhatian,” katanya.
Evaluasi Jangka Panjang
Komisi IV DPRD juga akan mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar seluruh peserta didik yang belum tertampung benar-benar mendapat akses sekolah negeri sesuai janji Pemkot.
Asroni menilai persoalan penumpukan peminat di sekolah favorit harus jadi bahan evaluasi jangka panjang. Mulai dari pemerataan mutu pendidikan, penambahan ruang kelas, hingga distribusi guru.
“Setiap tahun persoalan daya tampung selalu muncul. Pemerataan mutu pendidikan harus jadi prioritas agar semua SMP Negeri punya kualitas yang sama di mata masyarakat,” pungkasnya. (Aza)
