PROYEKSI.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah. Dukungan itu fokus pada percepatan penyediaan tiga juta rumah melalui penguatan Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Ia menyampaikannya saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin 13/4/2026.
OJK Ubah Batas Data SLIK Jadi Rp1 Juta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, OJK mengubah aturan data kredit di SLIK. Mulai sekarang, laporan SLIK hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta. Aturan baru ini berlaku untuk plafon maupun baki debet debitur.
Friderica menjelaskan, OJK memutuskan kebijakan ini dalam Rapat Dewan Komisioner pekan lalu. Menurutnya, kebijakan ini memudahkan masyarakat MBR akses pembiayaan rumah.
“Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta,” kata Friderica.
Status Pelunasan SLIK Hanya 3 Hari Kerja
Kedua, OJK mempercepat update status pelunasan pinjaman. Prosesnya kini maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan. Kebijakan ini berlaku paling lambat akhir Juni 2026.
Tujuannya mempercepat pengajuan pembiayaan perumahan. Friderica menambahkan, percepatan ini penting bagi pengembang dan calon pembeli.
“Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK,” ujar Friderica.
OJK Buka Akses SLIK untuk BP Tapera
Selain itu, OJK membuka akses data SLIK untuk BP Tapera. Akses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini mempercepat pemberian fasilitas pembiayaan perumahan.
Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian akan menerbitkan penegasan. Penegasan itu terkait pengakuan KPR bersubsidi sebagai program prioritas.
Bentuk Satgas Percepatan 3 Juta Rumah
Untuk memperkuat koordinasi, OJK dan Kementerian Perumahan membentuk Satuan Tugas. Satgas ini melibatkan OJK, Kementerian Perumahan, BP Tapera, dan asosiasi pengembang.
Di samping itu, OJK menegaskan data SLIK bersifat netral. Data itu tidak otomatis menentukan disetujui atau ditolaknya kredit. SLIK hanya jadi bahan pertimbangan analisis.
Sebelumnya, OJK menerbitkan Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025. Surat tersebut berisi dukungan pengadaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR.
“OJK akan terus mendukung langkah percepatan program 3 juta rumah tersebut. Ini bentuk dukungan kami,” tutup Friderica. (Rls)
