PROYEKSI.ID, BANDARLAMPUNG — Ancaman siber bukan lagi cerita di film, Ransomware, web defacement, sampai kebocoran data kini nyata-nyata mengintai sistem pemerintahan daerah.
Pemprov Lampung nggak mau kecolongan. Rabu 20/05/2026, Pemprov bareng BSSN langsung tancap gas bentuk Tim Tanggap Insiden Siber alias TTIS se-Provinsi Lampung.
Kegiatan ini digelar di Ruang Sungkai, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung. Temanya ngeri-ngeri sedap: Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware.
Instruksi Langsung dari Presiden
Ternyata ini bukan inisiatif Lampung doang.
Presiden Prabowo Subianto sudah turun tangan. Seluruh instansi, dari pusat sampai daerah, wajib punya TTIS.
“Setiap inovasi digital yang diluncurkan pemda akan buka peluang serangan. Serangan ransomware, kebocoran data sensitif terus naik eksponensial,” kata Didik Hardiyanto dari BSSN.
Didik menegaskan, TTIS bukan cuma buat naikin skor indeks keamanan siber.
“Ini kebutuhan mendasar. Buat deteksi dini dan respon cepat. Serangan siber nggak kenal jam kerja maupun hari libur,” tegasnya.
Penjaga Kedaulatan Digital Indonesia
Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, menyebut pengelola siber sekarang posisinya vital.
“Rasanya masa depan pemda ada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Ketika semua layanan sudah digital, pengelola keamanan siber inilah penjaga kedaulatan digital Indonesia,” ujar Ganjar.
Ganjar juga ngasih contoh serem. Ada operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang disebut terjadi karena sistem radar negaranya dijebol dari jarak ribuan kilometer.
“Ancaman paling nyata sudah ada. Teknologinya eksponensial. Yang satu belum selesai dipelajari, muncul ancaman baru,” katanya.
Menurutnya, tanpa keamanan digital yang kuat, SPBE dan Satu Data Indonesia nggak akan jalan.
“Di atas keamanan digital itulah SPBE berlangsung. Mau tukar data apa kalau sistemnya jebol?”
6 PR dari BSSN untuk Semua Pemda
BSSN nggak main-main. Ada 6 poin yang wajib dikerjakan semua pemda:
1. Bentuk dan kuatkan TTIS
2. Tata kelola berbasis manajemen risiko
3. Standarisasi SOP penanganan insiden
4. Kolaborasi lintas sektor, termasuk kampus & komunitas
5. Naikin kompetensi SDM terus-menerus
6. Bangun budaya sadar siber
Didik juga minta pemda cepat lapor ke BSSN kalau ada insiden.
“Dalam dunia siber nggak ada yang bisa jalan sendiri. Serangan di satu daerah bisa jadi bagian kampanye serangan level nasional,” ujarnya.
Dengan TTIS, Pemprov Lampung berharap sistem pemerintahan digital makin aman. Targetnya satu: lindungi data masyarakat. (Hnd)
