PROYEKSI.ID, PALEMBANG – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memaparkan dinamika kepemimpinan nasional dan tantangan geopolitik global di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Dalam pemaparannya, Teguh menekankan bahwa setiap era kepemimpinan memiliki tantangan berbeda sehingga kebijakan yang diambil para pemimpin Indonesia tidak bisa disamakan.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” kata Teguh saat membuka sesi diskusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) itu membandingkan karakter kepemimpinan nasional mulai dari era Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Soekarno menghadapi tantangan menjaga kemerdekaan politik di tengah perang dingin dan arus dekolonisasi. Sementara Soeharto dihadapkan pada stabilitas ekonomi dan integrasi nasional pasca-1965. Di era Habibie, tantangan terbesar adalah menyelamatkan ekonomi nasional saat krisis moneter sekaligus mengawal transisi demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” ujarnya.
Teguh menjelaskan, melemahnya tatanan multilateral global membuat Indonesia tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada jaminan keamanan maupun ekonomi internasional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat konsolidasi internal nasional.
Karena itu, lanjutnya, kebijakan Presiden Prabowo diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, teknologi, hingga pertahanan.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai prinsip inclusive security atau keamanan inklusif.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita,” tegasnya.
Dalam konteks itu, Teguh menilai sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan hilirisasi industri merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi nasional.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” katanya.
Ia juga membandingkan strategi tersebut dengan pengalaman China pada awal 2000-an yang melakukan industrialisasi dan hilirisasi secara masif untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok asing.
“Prabowo pun melihat Indonesia harus melakukan hal itu. Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” ujar Teguh.
Dalam pemaparannya, Teguh turut mengutip pemikiran tokoh realisme politik internasional Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
Menurutnya, Morgenthau menekankan bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan sehingga setiap negara harus mampu menjaga kepentingan nasionalnya sendiri.
“Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” katanya.
Sementara Kenneth Waltz, lanjut Teguh, menilai sistem internasional bersifat anarkis sehingga negara tidak dapat sepenuhnya bergantung pada negara lain.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” ujarnya.
Teguh menilai pendekatan ketahanan nasional yang dijalankan pemerintahan Prabowo sejalan dengan logika tersebut, yakni memperkuat kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan.
Menutup paparannya, Teguh mengajak para content creator memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan publik agar narasi yang dibangun tidak sekadar mengikuti arus informasi.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya. (Sekber/Red)
