Lampung Selatan Kembali Raih Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan 2025

Sabtu, 30 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 kepada Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, disaksikan Wakil Ketua II DPRD A. Benny Raharjo, di Auditorium BPK Lampung, 29 Mei 2026. Lampung Selatan kembali raih opini WTP. Foto: Humas DPRD Lamsel

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 kepada Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, disaksikan Wakil Ketua II DPRD A. Benny Raharjo, di Auditorium BPK Lampung, 29 Mei 2026. Lampung Selatan kembali raih opini WTP. Foto: Humas DPRD Lamsel

PROYEKSI.ID, LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi Lampung di Auditorium BPK Lampung, Teluk Betung Selatan, Kamis (29/5/2026).

Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan A. Benny Raharjo bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar hadir mewakili Ketua DPRD dan Bupati. Keduanya didampingi Sekda dan sejumlah kepala OPD terkait.

Penyerahan LKPD tersebut merupakan kegiatan rutin BPK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Baca juga: https://proyeksi.id/pemkot-bandar-lampung-raih-wtp-lkpd-2025/

Dalam paparannya, Kepala BPK Lampung menyampaikan data capaian pengelolaan APBD seluruh kabupaten/kota. Lampung Selatan termasuk daerah yang konsisten mempertahankan opini WTP.

“Capaian ini bukti konsistensi pemerintah dalam tata kelola keuangan,” ujar Benny Raharjo kepada awak media.

Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan alat evaluasi untuk memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan aturan.

Baca Juga :  PNS di Kota Metro Meninggal Dunia Ditembak, Polisi Dalami Kepemilikan Senpi

“Kami DPRD berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK. Eksekutif juga kami instruksikan memperbaiki tata kelola yang belum maksimal. Ini bukti sinergi legislatif dan eksekutif,” tegasnya. (*/Red)

Berita Terkait

ASDP Bakauheni Terapkan Sterilisasi Pelabuhan dan Parkir Digital Mulai 15 Juni 2026
Warga Lampung Selatan Tolak Drag Race di Bundaran Tugu Putri
Ombudsman Lampung Ingatkan Disdik & Kemenag Maksimalkan Sosialisasi SPMB 2026/2027
Gak Nonton Drift, Bupati Egi Malah Borong Jajan UMKM di IDS 2026
PNS di Kota Metro Meninggal Dunia Ditembak, Polisi Dalami Kepemilikan Senpi
Bupati Egi Mediasi PTPN, Mbah Mujiran 72 Tahun Tempuh Restorative Justice
Pemkot Bandar Lampung Fokuskan 529 Unit Bedah Rumah di Kawasan Pesisir Tahun 2026
DPP KAMPUD Dukung Hakim Tolak Praperadilan Arinal Djunaidi Demi Keadilan

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 19:12 WIB

ASDP Bakauheni Terapkan Sterilisasi Pelabuhan dan Parkir Digital Mulai 15 Juni 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 - 15:38 WIB

Lampung Selatan Kembali Raih Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan 2025

Jumat, 29 Mei 2026 - 20:01 WIB

Warga Lampung Selatan Tolak Drag Race di Bundaran Tugu Putri

Jumat, 29 Mei 2026 - 11:50 WIB

Ombudsman Lampung Ingatkan Disdik & Kemenag Maksimalkan Sosialisasi SPMB 2026/2027

Minggu, 24 Mei 2026 - 19:58 WIB

Gak Nonton Drift, Bupati Egi Malah Borong Jajan UMKM di IDS 2026

Berita Terbaru

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rakor Percepatan Penanggulangan TBC bersama Pemkab Lampung Tengah secara daring, Jumat 5 Juni 2026. Wagub soroti rendahnya temuan kasus TBC yang baru 20% dari target 30.345 kasus.

Pemprov Lampung

Wagub Jihan: Temuan Kasus TBC Lampung 2026 Baru 20% dari Target 30.345

Jumat, 5 Jun 2026 - 13:17 WIB