PROYEKSI.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat mitigasi dampak El Nino di sektor pertanian. Pemprov mempercepat pembangunan infrastruktur air dan penguatan sarana produksi.
Langkah ini untuk menjaga Lampung sebagai lumbung pangan nasional.
Arahan langsung Gubernur
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan hal itu.
Ia menyebut langkah strategis merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Tujuannya memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada pangan nasional.
Kolaborasi dengan Kementan
Elvira mengatakan arahan Gubernur diwujudkan lewat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian RI. Kolaborasi ini untuk menjaga tren peningkatan produksi pangan berkelanjutan.
Berbagai program dijalankan. Program itu meliputi penyediaan benih unggul, alsintan, pupuk subsidi, pengendalian OPT, hingga pengawalan harga gabah dan jagung.
Produksi pangan Lampung naik 16 persen
Staf Ahli Kementan, Tin Latifah, menyebut Lampung mencatat pertumbuhan produksi pangan lebih dari 16 persen pada 2025. Angka itu dibanding tahun sebelumnya.
Tantangan utama: infrastruktur air
Namun Elvira menegaskan tantangan terbesar pertanian Lampung ada di tata kelola dan ketersediaan air.
“Ekosistem air di Lampung belum terbangun optimal,” kata Elvira.
“Saat hujan, kita kekurangan embung. Drainase kurang maksimal memicu banjir dan gagal panen. Saat kemarau, El Nino bikin lahan rentan kering,” ujarnya, Jum’at (29/05/2026).
Percepat 1.200 irigasi pompa tahun 2026
Sebagai antisipasi kekeringan, Pemprov Lampung bersama Kementan mempercepat penguatan infrastruktur air di 2026.
Program mencakup pembangunan lebih dari 1.200 irigasi perpompaan di seluruh kabupaten/kota. Ada juga fasilitasi irigasi perpipaan, bangunan konservasi air, dan rehabilitasi irigasi tersier.
Penguatan sistem pengairan diharapkan tingkatkan indeks pertanaman. Targetnya menekan risiko gagal panen dan menjaga stabilitas produksi pangan.
Dukungan Inpres No 2/2025
Pemerintah pusat juga mendukung lewat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Inpres itu soal percepatan konektivitas jalan daerah dan jaringan irigasi.
Kementerian PU dan BBWS akan intervensi langsung. Intervensi fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu air.
Kendala teknis di lapangan
Elvira menyoroti kendala administratif di aplikasi SIPURI. Daerah wajib melampirkan DED dan RAB untuk ajukan program infrastruktur.
“Sebagian penyuluh dan aparatur belum punya latar teknis untuk susun dokumen itu,” kata Elvira.
Proses pengajuan jadi lama karena butuh bantuan pihak ketiga.
Minta pelatihan ke BBWS
“Kami berharap BBWS beri pelatihan khusus ke penyuluh dan aparatur,” ujarnya.
Pelatihan diharapkan kuatkan kapasitas teknis. Tujuannya agar percepatan pembangunan infrastruktur berjalan efektif.
Sinergi penyuluh jadi kunci
Pemprov juga menekankan pentingnya koordinasi dengan penyuluh pertanian. Koordinasi harus solid pasca-alih tugas penyuluh ke Kementan.
“Sinergi di lapangan adalah kunci utama,” kata Elvira.
“Kunci agar program pendampingan petani dan pengelolaan air sukses demi swasembada pangan di Bumi Ruwa Jurai,” tutupnya. (Hdr)
