PROYEKSI.ID, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting TP2DD. Pertemuan itu digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Agenda utama HLM adalah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Caranya lewat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD.
Ekonomi Lampung Rp528 Triliun, PAD Baru Rp10 Triliun
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Mirza menyebut ekonomi Lampung didominasi sektor primer. Sektor itu meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja,” ujarnya. “Sektor ini jadi sumber hidup sekitar 6-7 juta masyarakat Lampung.”
Nilai komoditas sektor primer mencapai Rp150 triliun. Perputaran uang 2025 ditaksir Rp528 triliun.
Namun, PAD yang diperoleh baru Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun. Angka itu belum 5 persen dari total ekonomi daerah.
“Masyarakat ingin fasilitas publik lebih baik,” katanya. “Mulai dari sekolah, jalan, hingga pusat ekonomi. Tapi fiskal daerah masih terbatas.”
Kebocoran Pendapatan Akibat Transaksi Belum Digital
Gubernur Mirza menilai rendahnya PAD karena digitalisasi transaksi belum optimal. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan.
Sebagai contoh, sektor pariwisata Lampung mencatat 27 juta wisatawan pada 2024. Perputaran ekonominya mencapai Rp55,5 triliun.
Dari angka itu, potensi pajak PB1 mencapai Rp1,6 triliun. Sementara realisasinya masih di bawah Rp700 miliar.
Luncurkan Super App “Lampung-In”
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Lampung mengembangkan super app “Lampung-In”. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah.
Layanan itu meliputi pembayaran PAD, pajak daerah, Samsat, hingga pelaporan masyarakat.
“Selain meningkatkan pendapatan, digitalisasi juga mempercepat pelayanan publik,” ujarnya. “Digitalisasi juga mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat.”
Mirza menilai birokrasi yang panjang jadi masalah. Laporan masyarakat ke OPD kerap butuh waktu hingga dua bulan.
“ETPD bukan hanya mengubah transaksi jadi digital,” jelasnya. “ETPD juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah.”
Wagub Jihan: Digitalisasi Cegah Korupsi
Wagub Jihan Nurlela menyebut HLM TP2DD sebagai momentum sinergi. Tujuannya menyinkronkan peta jalan dan rencana aksi ETPD di Lampung.
“Hari ini kita diskusi agar pelayanan publik lebih cepat,” ujar Wagub Jihan. “Pelayanan harus tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi. Teknologi harus hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Ia menyebut transformasi digital adalah langkah strategis. Langkah ini membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Meski begitu, masih ada tantangan. Tantangan itu mulai dari kebiasaan pakai uang tunai hingga keterbatasan internet.
“Pertemuan ini penting agar kabupaten/kota bergerak bersama,” ujarnya. “Kita harus hadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah.”
