PROYEKSI.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pergeseran prioritas belanja daerah, dari kegiatan seremonial menuju program pembangunan yang lebih substantif.
Menurutnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah pusat telah memberikan arahan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Hal tersebut, lanjutnya, perlu diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah.
“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita harus memastikan anggaran digunakan secara efisien dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bahtra saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat pola belanja daerah yang cenderung berulang setiap tahun tanpa memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, Komisi II mendorong adanya perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran daerah agar lebih berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kegiatan yang sifatnya seremonial harus dikurangi. Yang harus diperbanyak adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia mencontohkan masih adanya kondisi di sejumlah daerah di mana fasilitas pendidikan belum memadai, bahkan terdapat siswa yang harus menghadapi tantangan akses untuk bersekolah.
“Kita masih melihat ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Ini yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah sejumlah pemerintah daerah yang mulai menerapkan berbagai kebijakan efisiensi, seperti penghematan penggunaan bahan bakar dan optimalisasi transportasi umum bagi aparatur sipil negara.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi saat ini. “Upaya-upaya efisiensi ini harus terus diperkuat dan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Komisi II, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi kebijakan efisiensi anggaran di daerah agar tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Ia berharap, dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (***)
