PROYEKSI.ID, Lampung Tengah – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kembali menegaskan komitmen mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (11/5/2026) itu dihadiri Plt Bupati Lampung Tengah, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Plt Kepala Bapenda, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Lampung Tengah, serta Kepala Cabang Bank Lampung Bandar Jaya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dalam penyusunan roadmap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi salah satu pintu masuk utama dalam pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah.
Menurut dia, peningkatan transaksi non tunai dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem penerimaan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berbasis data.
“Roadmap merupakan alat navigasi yang diterjemahkan ke dalam langkah operasional jangka menengah agar transformasi digital di sektor transaksi pemerintah daerah dapat berjalan konsisten dan terukur,” ujar Bimo dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penyusunan roadmap dapat dimulai dengan mengidentifikasi sektor dan jenis transaksi yang dapat dielektronifikasi secara optimal pada tahun pertama. Selanjutnya, implementasi tersebut diperluas secara bertahap pada tahun kedua dan ketiga.
Berdasarkan data Satgas TP2DD tahun 2025, rata-rata realisasi penerimaan dan belanja pemerintah daerah yang telah berada pada tahap “Digital” tercatat lebih tinggi sekitar 35 hingga 43 persen dibandingkan daerah pada tahap lainnya.
Selain mendorong peningkatan PAD, digitalisasi pembayaran juga dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik melalui kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, capaian Kabupaten Lampung Tengah dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah turut mendapat apresiasi. Berdasarkan hasil Championships TP2DD 2025, Lampung Tengah berada di peringkat kedua tingkat kabupaten se-Provinsi Lampung dengan skor 80,03 dan telah masuk kategori “Digital”.
Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya penggunaan kanal pembayaran non tunai dalam transaksi pajak, retribusi, maupun belanja daerah.
Meski demikian, masih terdapat ruang pengembangan, khususnya dalam penyelarasan roadmap dan rencana aksi implementasi ETPD agar capaian tersebut dapat terus berkelanjutan pada evaluasi TP2DD berikutnya.
Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, mengatakan sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, masih banyak potensi sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi.
“Pelaksanaan HLM ini menghadirkan seluruh kepala OPD untuk menyelaraskan visi dalam penyusunan roadmap implementasi ETPD agar transaksi pemerintah daerah semakin cepat, aman, dan efisien,” kata Komang.
Ia mengungkapkan sejumlah program digitalisasi yang akan segera diterapkan, di antaranya digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi pemungutan retribusi di sembilan pasar daerah, penggunaan virtual account untuk penerimaan pajak, hingga studi kelayakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bekerja sama dengan Bank Lampung.
Melalui deklarasi komitmen dalam HLM TP2DD tersebut, Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD akan terus memperkuat koordinasi implementasi ETPD.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan digitalisasi daerah sekaligus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna mendorong adopsi transaksi digital yang lebih luas.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan nasional dalam percepatan digitalisasi daerah yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem transaksi pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik. (Ndr)
