KAMPUD Laporkan BPN Bandar Lampung ke Irjen ATR, Minta Evaluasi WBK-WBBM

PROYEKSI.ID, BANDAR LAMPUNG — Dewan Pimpinan Pusat Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (DPP KAMPUD) melaporkan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ke Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Laporan diajukan Senin, 9 Juni 2026.

Laporan itu buntut dugaan pengungkapan data pribadi pemohon pelayanan publik berinisial DR. Data diduga bocor dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung kepada pihak lain yang tidak memiliki kaitan dengan permohonan.

Ketua Umum DPP KAMPUD Seno Aji mengatakan, pihaknya telah mengirim laporan resmi ke Kantor Irjen ATR bernomor 27/B/Sek/LP/DPP-KAMPUD/VI/2026. Selain itu, KAMPUD juga mengajukan banding keberatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI dengan surat nomor 26/B/Sek/SBK/DPP-KAMPUD/VI/2026.

“Kami minta Irjen ATR bersama Menteri ATR memberikan sanksi tegas kepada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung,” kata Seno Aji di Bandar Lampung, Sabtu 13 Juni 2026.

Menurut Seno, kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak mencerminkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terlebih sebagai penyelenggara pelayanan publik.

KAMPUD juga meminta Irjen ATR mengevaluasi status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah disandang Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Selain itu menangguhkan pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Status WBK perlu dievaluasi. Pencanangan WBBM sebaiknya ditangguhkan. Kinerja mereka menyimpangi sejumlah peraturan, dengan adanya dugaan pengungkapan data pribadi untuk tujuan bernilai ekonomi,” ujarnya.

Seno berharap sanksi tegas dari Irjen dan Menteri ATR menjadi momentum perbaikan pelayanan publik. Khususnya bagi seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung agar kejadian serupa tidak terulang.

Kronologi Laporan ke Polda

Sebelumnya, pemohon DR telah melaporkan peristiwa itu ke Polda Lampung pada 5 Februari 2026. Laporan teregister dengan nomor LP/B/103/II/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.

DR menyebut peristiwa terjadi 27 Januari 2026. Saat itu ia mengajukan permohonan cek plotting untuk syarat penerbitan sertifikat hilang. Akibat dugaan kebocoran data, DR mengaku diteror dan diintervensi pihak lain hingga mengalami tekanan psikis.

Sebelum melapor ke Polda, DR melalui kuasanya telah mengirim surat keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung pada 28 Januari 2026. Namun hingga kini surat keberatan tersebut belum dijawab.

Tim penyelidik Polda Lampung saat ini telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Dugaan tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Rls/Red)

Penulis : Rilis DPP KAMPUD

Editor : Redaksi